Bau Bau – Legislator Usulkan Pansus Atasi Masalah Krakatau Steel. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait persoalan PT Krakatau Steel. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen ILMATE dan direksi Krakatau Steel di Senayan, Senin (29/9/2025).
Lamhot menilai masalah utama Krakatau Steel tidak hanya utang besar, melainkan produk yang tidak kompetitif. Selain itu, ketergantungan penuh terhadap impor bahan baku membuat biaya produksi baja semakin tinggi.
Ia mencontohkan harga slab baja global sekitar USD 500 per ton, sedangkan produk Krakatau Steel mencapai USD 535. Selisih USD 35 per ton membuat industri pengguna baja lebih memilih impor yang lebih murah.
Menurut Lamhot, proyek Blast Furnace Complex sejak 2008 justru mangkrak hingga 2022 dan meninggalkan beban berat. Kegagalan proyek besar itu membuat produk Krakatau Steel semakin tidak kompetitif dalam persaingan pasar domestik.
“Site Demand atau kebutuhan di tingkat nasional pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada impor, yang jauh lebih kompetitif,” kata Lamhot.
Ia menyebut utang Krakatau Steel sempat mencapai USD 2,5 miliar sebelum direstrukturisasi menjadi sekitar USD 1,7 miliar. Meski begitu, laporan keuangan 2024 menunjukkan rugi bersih USD 148,42 juta atau sekitar Rp2,4 triliun.
Baca Juga : Baru Selesai Produksi, ‘Bridgerton 4’ Tayang 2026
“Soal utang ini doa saya sederhana, semoga Direksi Krakatau Steel bisa menyelesaikan utang itu. Kalau restrukturisasi berjalan mulus, kita semua berharap perusahaan bisa kembali sehat,” ucap Lamhot.
Lamhot menegaskan solusi bagi Krakatau Steel harus dimulai dari investasi hulu industri baja agar pasokan lebih stabil. Ia menyoroti proyek tambang bijih besi di Kalimantan yang mangkrak, padahal impor masih mencapai jutaan ton.
“Saya pikir kalau BUMN seperti Antam bisa ikut menyuplai, atau bekerja sama dengan Krakatau Steel dalam bisnis hulu, itu akan memperkuat industri baja kita. Antam sebagai BUMN tambang punya kapasitas dan potensi untuk masuk ke sektor logistik bahan baku besi. Dengan dukungan kebijakan dan kemitraan strategis, suplai bahan baku untuk Krakatau Steel bisa lebih stabil dan efisien,” ujar Lamhot.
Lamhot menekankan, Pansus DPR dibutuhkan karena persoalan Krakatau Steel melibatkan lintas kementerian serta beberapa komisi penting. Dengan Pansus, parlemen dapat mengoordinasikan solusi, mengawal restrukturisasi, dan menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Krakatau Steel pada 25 Juni 2025 memutuskan sejumlah perubahan pengurus perusahaan. Hendro Martowardojo ditetapkan sebagai Komisaris Utama, sedangkan Muhamad Akbar Djohan menjadi Direktur Utama.
“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak-Bapak yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menjabat dalam jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam mengemban amanah untuk membawa Krakatau Steel menuju transformasi yang lebih baik,” ujar Corporate Secretary Krakatau Steel Cheria Vasti di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
