BAUBAU – Demo di Kantor DPRD Daerah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (1/9/2025) berakhir damai.
Kantor legislator ini berada di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari.
Jaraknya 3,5 kilometer (km) dari Kantor Wali Kota Baubau dengan waktu tempuh 6 menit menggunakan motor atau mobil.
Aksi ini diikuti Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kota Baubau, yakni GMNI, LMND, PMII, dan IMM.
Mereka menyampaikan tuntutan nasional yakni pencopotan Kapolri, pengesahan undang-undang perampasan aset.
Tunjangan DPRD, dan memberi sanksi tegas kepada pelaku yang melindas Affan Kurniawan dengan Kendaraan Taktis atau Rantis Brimob.
Kemudian, tuntutan daerah yakni maraknya rokok ilegal dan persoalan UMKM di Kota Baubau.
Massa aksi sempat memanas ketika memaksa masuk ke Halaman Kantor DPRD Baubau, tetapi berhasil dihalau.
Baca Juga : Momen Anggota TNI Bantu Obati Pemuda Alami Luka Bakar Saat Demonstrasi di Baubau Sulawesi Tenggara
Meskipun sempat memanas, demonstrasi berlangsung dan berakhir dengan damai.
Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri datang langsung menemui para pengunjuk rasa.
Demonstran dan DPRD berdialog untuk mendengarkan aspirasi, juga doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan yang meninggal, Kamis (28/8/2025).
Demonstrasi berakhir dengan damai, pengunjuk rasa, Ketua DPRD Baubau dan anggotanya bersalaman satu sama lain.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan tuntutan massa aksi akan ditampung.
“Jika isu lokal, kalau bisa kami tindak lanjuti, kami langsung tindak lanjuti juga. Begitu pun isu nasional kami sudah terima, nanti kita tindak lanjuti lagi,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Kata dia, mengenai tuntutan penghapusan tunjangan harus sesuai regulasi, karena ini isu nasional tidak bisa diputuskan sendiri.
Demonstran dan DPRD berdialog untuk mendengarkan aspirasi, juga doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan yang meninggal, Kamis (28/8/2025).
Demonstrasi berakhir dengan damai, pengunjuk rasa, Ketua DPRD Baubau dan anggotanya bersalaman satu sama lain.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan tuntutan massa aksi akan ditampung.
“Jika isu lokal, kalau bisa kami tindak lanjuti, kami langsung tindak lanjuti juga. Begitu pun isu nasional kami sudah terima, nanti kita tindak lanjuti lagi,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Kata dia, mengenai tuntutan penghapusan tunjangan harus sesuai regulasi, karena ini isu nasional tidak bisa diputuskan sendiri.
